Daftar UMP 2022 atau Upah Minimum Provinsi sudah diumumkan. Berikut rinciannya!
Daftar Upah Minimum Provinsi diungkapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker.
Kemenaker mengumumkan sejumlah provinsi di Indonesia yang akan menerima upah minimum tertinggi dan terendah 2022.
Dari daftar UMP terbaru 2022 ini, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Rata-rata upah minimun 2022 naik sebesar 1,09 persen.
Tahun ini UMP Jakarta Rp 4.416.186 per bulan. Jika naik 1,09 persen maka terjadi peningkatan Rp 48.136 per bulan.
Sedangkan UMP terendah 2022 masih dipegang oleh DI Yogyakarta.
Tahun ini UMP Jogja Rp 1.784.235 per bulan. Jika naik 1,09 persen maka terjadi peningkatan Rp 19.238 per bulan.
Daftar UMP 2022 lengkap
Dilansir dari Kontan, berikut daftar UMP 2022:
- UMP 2021 wilayah Aceh: Rp 3.165.031
- UMP 2021 wilayah Sumatera Utara: Rp 2.499.423
- UMP 2021 wilayah Sumatera Barat: Rp 2.484.041
- UMP 2021 wilayah Sumatera Selatan Rp 3.043.111
- UMP 2021 wilayah Riau: Rp 2.888.564
- UMP 2021 wilayah Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
- UMP 2021 wilayah Jambi: Rp 2.630.162
- UMP 2021 wilayah Bangka Belitung: Rp 3.230.023
- UMP 2021 wilayah Bengkulu: Rp 2.215.000
- UMP 2021 wilayah Lampung: Rp 2.432.001
- UMP 2021 wilayah DKI Jakarta: Rp 4.416.186
- UMP 2021 wilayah Jawa Barat: Rp 1.810.351
- UMP 2021 wilayah Jawa Tengah: Rp 1.798.979
- UMP 2021 wilayah Jawa Timur: Rp 1.868.777
- UMP 2021 wilayah D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
- UMP 2021 wilayah Banten: Rp 2.460.996
- UMP 2021 wilayah Bali: Rp 2.494.000
- UMP 2021 wilayah Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
- UMP 2021 wilayah Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
- UMP 2021 wilayah Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
- UMP 2021 wilayah Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
- UMP 2021 wilayah Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
- UMP 2021 wilayah Sulawesi Selatan Rp 3.165.876
- UMP 2021 wilayah Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
- UMP 2021 wilayah Sulawesi Tenggara: Rp 2.552.014
- UMP 2021 wilayah Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
- UMP 2021 wilayah Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
- UMP 2021 wilayah Gorontalo: Rp 2.788.826
- UMP 2021 wilayah Nusa Tenggara Barat: Rp 2.183.883
- UMP 2021 wilayah Nusa Tenggara Timur: Rp 1.950.000
- UMP 2021 wilayah Maluku Maluku: Rp 2.604.961
- UMP 2021 wilayah Maluku Utara: Rp 2.721.530
- UMP 2021 wilayah Papua: Rp 3.516.700
- UMP 2021 wilayah Papua Barat: Rp 3.134.600
Upah Minimum salah satu upaya pengentasan kemiskinan
Melansir dari situs kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak
dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.
Kebijakan UM ini, merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.
"UM adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan
yang bersangkutan," kata Ida Fauziyah dalam temu pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Ida Fauziyah menjelaskan UM berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tidak ada lagi penetapan UM berdasarkan sektor, namun UMS yang telah ditetapkan sebelum 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi.
"Dengan demikian UMS tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Ida Fauziyah didampingi Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur, Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021. Namun mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.
"Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP," katanya.
Ida Fauziyah menegaskan semangat dari formula UM berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah untuk mengurangi kesenjangan UM, sehingga terwujud keadilan antar wilayah. Ia menilai keadilan antar wilayah tersebut dicapai melalui pendekatan rata-rata konsumsi rumah tangga di masing-masing wilayah.
Ditambahkan Menaker, mencermati UM yang ada saat ini tidak memili korelasi sama sekali dengan angka rata-rata konsumsi, median upah atau bahkan tingkat penganggurannya. Contohnya, ada suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai UM hampir 2 kali dari kota.
"Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.
Kepada media, Ida Fauziyah juga memperkenalkan sekaligus meluncurkan wagepedia, yakni kanal informasi milik kemnaker yang dapat dikases oleh seluruh pihak. Melalui wagepedia ini, publik dapat mengetahui data dan informasi terkait pengupahan secara valid, akurat dan dapat diakses secara transparan.
"Dalam wagepedia tersebut juga terdapat fitur kalkulator upah minimum, sehingga siapapun, di manapun dan kapanpun dapat mengetahui perhitungan nilai UM tahun 2022. Dengan demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengambilan keputusan para stakeholder pengupahan dengan transparan dan akurat," katanya.
Sumber foto: TemanKerja.id
